sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa untuk penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda agar tidak adalah bom waktu sehingga memicu konflik sosial serta kekesaran di tanah air.
dipo dalam acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan pada kompleks istana jakarta, senin, menyampaikan penanganan sengketa lahan harus mencari formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya itu berguna supaya negara tidak dirugikan serta rakyat memperoleh kesejahteraan meskipun dunia usaha sedikit turun keuntungannya.
dipo mengingatkan bahwa akhir-akhir ini seluruh konflik sosial juga kekerasan pada tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu antara lain karena tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat dan penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian dan pemetaan badan info geospasial menyampaikan dalam beberapa wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan dan tujuan transmigrasi.
berkaitan dengan itu dia mengingatkan kembali arahan-arahan presiden di sidang kabinet sempit dalam 25 juli lalu, khusus tenntang melalui penanganan sengketa/konflik lahan, diantaranya sengketa lahan antara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui masyarakat dicarikan solusinya dengan komprehensif.
pada acara yang dikuti sederat gubernur diantara gubernur kaltim, riau juga kalsel dan sejumlah bupati mengenai, diminta supaya mereka selalu bekerja serta mengingatkan penduduk manakala terkandung konflik lahan agar dibicarakan terlebih dahulu serta tak menggarap pengrusakan serta pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan selama sumut, sumsel dan lampung untuk diselesaikan dengan tidak keliru, adil, juga tertib selama dua tahun serta dalam waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, tutur dipo.
berkaitan melalui itu dibentuk tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii pada sumut, konflik mesuji pada lampung serta konflik ptpn vii di cintamanis di sumsel.
kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi menyatakan memperkenalkan Satu peta (one map) dan adalah turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 tentang info geospasial (ig) dimana mesti dibangun pada atas Satu lembar peta dasar.
berdasarkan itu dilakukan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) dan dibangun oleh instansi tenntang pas dengan fungsi juga kewenangannya.
hasilnya, masih banyak tumpang tindih pengalokasian lahan dalam suatu daerah serta area jenis lahan dan sama.
karena tersebut kebijakan one map dibutuhkan dan harus dipercepat untuk penyelenggaraan igt dapat diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menyampaikan mesti keputusan presiden untuk mendatangkan peta mana dan dibuat acuan sebab tiap-tiap instansi mempunyai peta sendiri.
dia dan menjalankan sejumlah kontroversi pada kebijakan lahan, khususnya hutan rakyat, hutan konversi serta perbatasan dan menjadi beranda terdepan.
dia menuturkan rencana pemda untuk membangun jalan tol juga kereta api dan dengan hutan rakyat juga hutan lindung tetapi ditolak sementara pada pihak lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.
begitu dan dengan pembangunan jalan pada perbatasan yang memerlukan jalan poros yang dengan hutan lindung dan konservasi.