badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer dan memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi selama hadapan 103 honorer selama pertemuan dalam ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang dan dikuti kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyatakan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi mau memeriksa tinggal berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim ingin memverifikasi ulang berkas dan seorang. maka, kalau seandainya ada dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab tindakan itu memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai ditampilkan sanggahan setelah diumumkan lulus dibuat calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak dulu merupakan tanggung jawab bkd, sementara adalah kewenangan aparat penegak hukum sebab telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab mampu mengakibatkan preseden buruk selama perekrutan honorer dalam lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan begini dapat diproses secara hukum walaupun telah diangkat adalah cpns, katanya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan unsur pidana tak hilang meskipun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum karena perbuatan tersebut telah tergolong tindak pidana. bukan hanya honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan sebagai honorer serta mesti diproses secara hukum, ujarnya.
tindakan tegas kepada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma supaya menegakkan hukum, tetapi agar menciptakan keadilan oleh karenanya tak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui pihak yang berhak tapi tak sediakan kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan oleh karenanya tidak ada lagi oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyatakan di peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 perihal pengangkatan honorer kategori ii menuturkan bahwa tidak ada klausul serta Satu pasal pun dan menunjukan bahwa honor daerah bisa diangkat sebagai cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak melalui apbd ataupun apbn. tidak juga ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka bisa bekerja pada instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah tapi honornya berasal daripada apbd ataupun apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya telah mendapatkan dugaan manipulasi data sederat honorer yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013 di normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri serta swasta selama 31 desember 2008, detail memaparkan 12 orang tercatat di registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, selama tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun tersebut bisa dijadikan bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, serta mampu dibuat bukti terhadap aparat penegak hukum agar mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan tersebut, dengan dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dibuat tenaga honorer pada tahun 2006 juga 2007, cuma Satu orang yang tercatat sebagai honorer direkrut dalam 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sejumlah honorer dan tercatat selama daftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan dari dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos untuk sd serta smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat di juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian program wajib mempelajari sembilan tahun. sebab tersebut sudah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, karena otomatis masa kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut dibuat honorer dalam 31 desember 2005, katanya.
