DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak layak supaya disetujui dpr ri sebab sederat alasan.

selain karena sederat web dalam proposal tersebut telah terakomodasi selama apbn 2013, banyak potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, papar anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo pada jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri serta menilai, alasan yang lain, pemerintah belum dapat membuatkan bbm bersubsidi, sebab kasus dan diselundupkan terbilang amat sulit volumenya.

karena itu, proposal dana kompensasi yang mau dimasukan dalam apbn-p 2013 tidak mengikuti persyaratan supaya diterima, kata dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi tersebut, ada web dan sama juga serupa melalui santunan segera tunai (blt) terhadap penduduk miskin.

kekuatan-kekuatan politik dalam dpr ri pasti saja ingin mempelajari daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika tersebut, blt sebagai kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tidak boleh berulang pada pemilu 2014, ujarnya.

kompensasi lain seperti beras agar masyarakat miskin (raskin) juga santunan kepada siswa miskin juga web keluarga harapan telah terakomodasi di apbn tahun berjalan.

alasan lain untuk menolak proposal tersebut merupakan fakta kiranya pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, karena persentase dan dicuri ataupun diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih disebabkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tidak salah sasaran telah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.

dengan demikian, terpenuhilah syarat agar menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, kata bambang soesatyo.