kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius ingin mengungkap surat keterangan lunas (skl)pada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan begini yang dan harus dimintai keterangan merupakan kaum pejabat bppn pada saat tersebut (2002-2004).
merekalah dan memberi usul juga melelang miring aset negara. kpk mesti memanggil kaum ketua bppn serta deputi-deputi bppn dan diduga adalah otak daripada skl atau realese and discharge ini, tutur anggota komisi xi dpr ri daripada partai demokrat, achsanul qosasi, pada antara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn ketika itu syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, papar achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Tour Pulau Tidung
- Menghilangkan bekas jerawat
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
merekalah yang berhubungan melalui kaum konglomerat saat tersebut. bppn mengajukan permohonan kepada pemerintah agar diterbitkan release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, papar dia.
bppn, lanjut dia, dikelola oleh kaum bankir yang diduga membela konglomerat.
dpr ri sangat mendukung langkah kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara ketika tersebut. audit forensik juga dibutuhkan supaya mengungkap semangat transaksi, itulah achsanul.